SUKABUMI, jelajahhukum.id - Ikin Al Maut selaku Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Cilegon mewakili dari beberapa perusahaan yang terdaftar di LPSE Kota Cilegon akan melaporkan dugaan kecurangan atau perbuatan melawan hukum atas tender LPSE Kota Cilegon ke Aparat Penegak Hukum (APH), Senin (17/04/2023).
Hal ini ditegaskan ikin, karena diduga syarat unsur kecurangan dan persekongkolan yang dianggap cacat hukum, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Cilegon.
Dengan adanya laporan yaitu sebagai berikut:
1. Diduga operator LPSE Kota Cilegon merubah sistem cara penguploadan data kualifikasi dengan menggiring kode karoseri tertentu, tidak seperti yang dilakukan pada umumnya/ biasanya.
Hanya perusahaan pemenang yang dapat mengirim data kualifikasi dan penawaran lebih dari 1x, karena diduga telah diberi petunjuk oleh operator LPSE atau memang sudah disiapkan orang-orang khusus untuk mengupload data penawaran perusahaan-perusahaan pemenang.
2. Kami temukan 1 perusahaan yang mengukuti lelang di LPSE Kota Cilegon dengan lebih dari 3x mengajukan penawaran dalam satu tender (lelang), maka dari itu kami menyimpulkan adanya kerjasama, ULP membocorkan OE/EE pada paket yang ditenderkan.
Apabila memang benar mereka (Pokja) membocorkan dokumen tersebut, maka mereka membocorkan dokumen negara untuk memperkaya diri atau orang lain atau melanggar undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pembetantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001.
"Terkait adanya dugaan kejanggalan ini, saya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum bahkan Ke Pembina kami, bapak Presiden RI," pungkasnya.
(NN)
